Perundang-undangan

From Wiki paramadina

Jump to: navigation, search

Contents

Undang-Undang

  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU_no_16_th_2001.pdf) dan Penjelasannya (UU_no_16_th_2001_penjelasan.pdf)
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU_no_13_th_2003.pdf) dan Penjelasannya (UU_no_13_th_2003_penjelasan.pdf)
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU_no_20_th_2003.pdf)
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU_No_14_2005.pdf)
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU_BHP.pdf)

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (PP_NO_60_1999ttgpendidikantinggi.pdf)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum (PP_61_Tahun_1999.pdf)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP_19_Tahun_2005.pdf)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pp38-2008.pdf)

Keputusan Presiden

  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta perubahannya (Keputusan_Presiden_no_80_th_2003.pdf), lampiran (Keputusan_Presiden_no_80_th_2003_lampiran1.pdf),(Keputusan_Presiden_no_80_th_2003_lampiran2.pdf), Penjelasan (Keputusan_Presiden_no_80_th_2003_penjelasan.pdf)
  2. Konsolidasi Keppres No.80 Tahun 2003 (Konsolidasi_Keppres_No_80_Th_2003.pdf)

Keputusan/Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

  1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA (Kepmendiknasno232_10.pdf)
  2. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/U/2000 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI (Kepmendiknasno234_9.pdf)
  3. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL Nomor : 36/D/O/2001 Tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN (Kepmendiknasno36_5.pdf)
  4. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/U/2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH (Kepmendiknasno_107_6.pdf)
  5. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 178/U/2001 TENTANG GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI (Kepmendiknas178_7.pdf)
  6. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/U/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA Dl PERGURUAN TINGGI (Kepmendiknasno184_11.pdf)
  7. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 004/U/2002 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI (Kepmendiknasno004_12.pdf)
  8. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 045/U/2002 TENTANG KURIKULUM INTI PENDIDIKAN TINGGI (Kepmendiknas_no045_8.pdf)
  9. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS (Permendiknas_no_27_Tahun_2005.pdf)
  10. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PENDIRIAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN, PERUBAHAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA ATAU PERGURUAN TINGGI, DAN PENGAKUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BADAN HUKUM PENDIDIKAN (MekanismeBHP.PDF)
  11. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (Permen 28 tahun 2009)

Keputusan/Peraturan Menteri Tenaga Kerja

  1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: Kep.49/MEN/IV/2004 TENTANG KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH (KEPMENAKERTRANS_No.49_Tahun_2004.pdf)
  2. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: Kep.102/MEN/VI/2004 TENTANG WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH KERJA LEMBUR (KEP_102_2004_-_Waktu_&_Upah_Kerja_Lembur.pdf)

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

  1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 Tentang PEDOMAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DAN / ATAU JURUSAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 234/U/2000 TENTANG PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI (SkepDIKTIno108_15.pdf)
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 34/DIKTI/Kep/2002 tentang PERUBAHAN DAN PERATURAN TAMBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NO : 08/DIKTI/Kep/2002 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO: 184/U/2001 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN - PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA DI PERGURUAN TINGGI (Diktino34_14.pdf)
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 28/DIKTI/Kep/2002 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM REGULER DAN NON REGULER DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (Kep_diktino28_13.pdf)
Personal tools